Menyikapi Angka Kemiskinan dengan 3M

Oleh: Salma Nur Aini

“Dunia terasa tidak sedap jika ada sekitar 80 juta manusia (1% penduduk dunia) yang sangat kaya, bahkan kaya raya, sementara masih ada 800 juta penghuni dunia yang untuk makan pun susah.”

          Begitulah fragmen dari Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang dapat diambil kesimpulannya bahwa masih banyak kesenjangan sosial yang terjadi di dunia ini, termasuk di Indonesia. Kesenjangan sosial menjadi masalah utama yang dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat. Di Indonesia sendiri, kesenjangan sosial teramat sangat berdampak dalam kehidupan masyarakat. Kemiskinan, pengangguran, target pasar yang tidak jelas, sulitnya mendapat tenaga kerja yang kompeten adalah salah satu dampak dari kesenjangan sosial.

          Kemiskinan menjadi masalah utama yang harus diberantas karena poin tersebut akan memunculkan point-point negatif lainnya. Kemiskinan tidak dapat dianggap sebagai suatu permasalahan yang enteng. Badan Pusat Statistik mencatat penduduk miskin di Indonesia pada September 2020 sebanyak 27,55 juta jiwa meningkat 2,76 juta dari tahun sebelumnya. Hal ini menjadi permasalahan yang harus diselesaikan secara tuntas, mengingat dampak dari kemiskinan itu sendiri sangat berpengaruh dalam kehidupan sosial.

          Kemiskinan tidak terjadi secara sendirinya. Ada banyak faktor yang dapat menimbulkan angka kemiskinan di Indonesia menjadi meningkat, khususnya di masa pandemi sekarang ini. Beberapa faktor berikut adalah:

1. Pandemi Covid-19

       Sejak awal 2020 lalu, pandemi covid-19 memberikan pengaruh besar terhadap perekonomian. Perekonomian di Indonesia lumpuh total karena pandemi covid-19. Dengan demikian, pandemi covid-19 telah menyumbang kepada jumlah orang miskin baru di Indonesia.

2. Meningkatkan Angka Putus Sekolah

        Pendidikan merupakan akar dari terciptanya generasi berkualitas. Namun, masih banyak anak yang tidak dapat menempuh pendidikan karena kurangnya biaya. Alasan lain, meski pemerintah telah memberikan berbagai jenis bantuan kepada anak sekolah, tapi beberapa dari bantuan itu tidak tepat sasaran. Jika angka putus sekolah terus meroket, maka hal yang sebenarnya terjadi adalah Indonesia kehilangan generasi berkualitas yang nantinya akan menggerakkan roda pemerintah dan kepemimpinan. 

3. Maraknya KKN

       Korupsi Kolusi dan Nepotisme lambat laun menjadi membudaya di Indonesia. Oknum-oknum yang melancarkan aksi KKN makin hari makin marak. Mirisnya, sedikit yang peduli bahwa ternyata masalah ini juga berdampak besar kepada kehidupan perekonomian dan sosial masyarakat. Banyak orang bisa hidup layak dengan cara curang. Menyalahgunakan jabatan untuk mengklaim hak golongan kelas bawah. Jika 1% penduduk kaya dalam quotes Bapak SBY sebagian besar jiwanya adalah oknum pelancar aksi KKN, maka akan sangat merugikan golongan kelas bawah. Karena secara langsung menambah angka kemiskinan karena dana yang seharusnya digunakan untuk mendorong pergerakan ekonomi rakyat miskin, diklaim oleh oknum lain untuk memperkaya diri sendiri.

          Selain itu banyak faktor lain yang memengaruhi kemerosotan perekonomian Indonesia di tengah pandemi covid-19 yang tentunya membuat membeludaknya angka kemiskinan. Untuk itu, diperlukan penanganan-penanganan yang bijak dan gagasan kreatif untuk menunjang terlaksananya sebuah kehidupan baru yang lebih baik.

          Berikut 3M, tiga cara untuk menekan angka kemiskinan penduduk Indonesia (dalam ruang lingkup kecil), menurut penulis:

1. Memberantas KKN

     Di Indonesia, tindak korupsi telah diatur dalam Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999. Tindak kolusi telah diatur dalam Pasal 21 UU No. 28 Tahun 1999. Sedangkan untuk tindak nepotisme diatur dalam Pasal 22 UU No. 28 Tahun 1999.

     Bahkan pemerintah Indonesia telah menetapkan undang-undang ini sejak lama. Namun karena lemahnya hukum di negeri ini, banyak oknum pelancar aksi KKN yang bisa terlepas dari kasusnya dengan mudah. Memberantas KKN tidak hanya dengan membuat undang-undang yang mengatur masalah tersebut, lebih dari itu hukum juga harus dipertegas. Implementasi undang-undang harus bersih dan mengedepankan keadilan. Penegak hukum seyogyanya mampu memberikan perlindungan terhadap saksi kasus-kasus seperti ini. Selain itu, peran serta masyarakat dalam pencegahan KKN sangat penting untuk mengurangi maraknya kasus KKN di negeri ini.

2. Memperbaiki perekonomian

       Ambruknya perekonomian di tengah pandemi harus segera ditegakkan kembali. Pemerintah dan masyarakat harus saling bahu-membahu dalam melakukan perbaikan ini. Penyuluhan bantuan UMKM atau pemberian subsidi kepada perekonomian kelas bawah, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, lalu melanjutkan transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi dan rantai nilai daerah, serta meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah, menjadi misi penting yang harus direalisasikan.

3. Membangun generasi yang berkualitas

     Untuk menghadapi revolusi 4.0, Indonesia membutuhkan cendekiawan yang berkualitas. Maka sudah menjadi kewajiban generasi muda di zaman ini mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Pendidikan diharapkan mampu membangun insan yang kreatif, inovatif, dan unggul. Tidak hanya di bidang pendidikan tapi juga dalam aspek kehidupan sosial yang berasaskan pancasila dan UUD 1945.